LOS ANGELES - Hasil Investigasi Greenpeace membeberkan bahwa Barbie, boneka mainan paling terkenal dunia, terbukti terkait dengan perusakan hutan hujan di Indonesia. Kemasan yang digunakan oleh boneka ini ternyata menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan di Sumatera. Hutan yang menjadi habitat spesies langka seperti Harimau Sumatera.
Pada hari ini, ratusan aktivis Greenpeace berpakaian jas tuxedo menyerupai Ken, kekasih Barbie, membentangkan spanduk raksasa di Kantor Pusat Mattel dengan tulisan “Barbie: Kita Putus. Aku Tak Sudi memiliki Kekasih yang Terlibat Deforestasi”.
Aktivitas tersebut adalah inti utama dari agenda pembeberan data oleh Greenpeace yang diluncurkan Rabu (8/6) pukul 00.00 di hampir 20 negara. Beberapa diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Indonesia, dan Thailand. Investigasi ini memakan waktu lebih dari dua tahun sebab melalui berbagai proses penelitian.
Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace, mengatakan bahwa Barbie turut merusak hutan alam dan menyebabkan satwa langka seperti harimau semakin mendekati kepunahan. Ini terjadi karena kemasan Barbie berasal dari perusakan hutan di Indonesia yang merupakan habitat harimau tersebut.
Menurut Bustar, Mattel -perusahaan Barbie- harus berhenti membungkus mainan paling terkenal dunia itu dengan bahan yang berasal dari perusakan hutan. Mattel ditengarai membeli bahan baku kemasannya dari APP. Dia menilai kongsi APP dan Mattel tidak hanya membahayakan hutan dan habitat harimau sumatera, melainkan juga keberlangsungan peradaban suku tradisional di pedalaman hutan Sumatera.
“Kerjasama APP dan Mattel ini kabar buruk bagi Indonesia,'' ujar Bustar.
Jumat, 10 Juni 2011
Dibalik Keunikan Barbie
Rabu, 08 Juni 2011
INDONESIA AJAK PEMILIK HUTAN TROPIS SATUKAN POSISI
Indonesia mengajak negara pemilik hutan tropis menyatukan posisi dan memperjuangkan kepentingan bersama negara berkembang di berbagai pertemuan internasional.
Upaya tersebut menjadi sangat penting diperlukan menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) COP 17 UNFCCC di Durban, Afrika Selatan, Desember 2011 dan Pertemuan Rio+20 di Brasil pada 2012 yang membahas perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Ajakan itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, saat menjadi pembicara pertama pada KTT Hutan Tropis di Tiga Lembah Sungai (Basin) di Brazzaville, Republik Kongo 29 Mei - 3 Juni 2011.
KTT ini sendiri membahas pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management) di lembah sungai Amazon, Congo, dan Asia Tenggara, sekaligus memastikan kontribusi dari ketiga basin tersebut dalam upaya menghadapi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Menurut menteri, KTT ini menjadi sangat penting karena keanekaragaman hayati dalam hutan tropis yang ada di ketiga lembah sungai ini sangat tinggi. Apalagi, hutan tropis ini juga menjadi sumber mata pencaharian jutaan penduduk di sekitarnya.
Karena itu, Menhut dalam pertemuan itu menekankan pengelolaan hutan tropis harusnya tidak hanya dipandang penting dari perspektif perubahan iklim dan lingkungan, tetapi juga dari sisi sosial ekonomi beberapa negara yang melingkupinya.
"Ini yang harus terus diperjuangkan negara berkembang pemilik hutan tropis di ketiga lembah sungai tersebut," katanya.
Untuk itu, dia memandang pentingnya kerja sama di antara negara-negara pemilik hutan tropis dalam memperjuangkan kepentingan bersama di berbagai petemuan internasional, termasuk COP 17 UNFCCC yang digagas PBB.
"Kita harus memastikan bahwa hasil dari berbagai pertemuan interasional memberikan manfaat kepada negara-negara berkembang dan secara khusus kepada negara pemilik hutan tropis," kata Ketua Delegasi RI pada KTT itu.
Menurut dia, hal itu juga sejalan dengan misi Indonesia mendukung inisiatif meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan di seluruh penjuru dunia.
"Ini tercermin dari inisiatif Indonesia mendirikan dan kini mengetuai kelompok 'Forest 11' yang beranggotakan Brasil, Kosta Rika, Kamerun, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Guatemala, Guyana, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Peru, Republik Kongo, dan Suriname," ia menjelaskan.
Menteri mengatakan, pembentukan kelompok 11 negara pemilik hutan tropis ini bertujuan mempromosikan kerja sama internasional dalam bidang konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan, di antaranya melalui kolaborasi dalam bidang penginderaan jauh dan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+).
Seimbang
Seperti negara-negara pemilik hutan tropis lainnya, kata menteri di hadapan perwakilan 32 negara dan di antaranya 7 Presiden, 3 Perdana Menteri, dan 3 Wakil Presiden, Indonesia sangat percaya mengenai harus ada pendekatan yang seimbang dalam memandang hutan.
Dengan demikian, kawasan hutan tropis tidak hanya harus dijaga dan diawasi pengelolaannya secara ketat sebagai paru-paru dunia dan penyerap emisi karbon, tetapi juga harus bisa dikembangkan dari sisi ekonomi dan sosial untuk menyangga kehidupan masyarakat sekitarnya.
Dalam berbagai forum pertemuan internasional, menurut dia, hutan tropis harus dapat dipromosikan sebagai sumber daya penting untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat negara berkembang, mengingat sebagian di antara rakyat di sekitar kawasan hutan masih merana dalam kemiskinan.
"Dan hanya dengan kerja sama yang berkelanjutan di antara kita sebagai bangsa-bangsa hutan tropis, kita bisa menjamin untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari hutan dalam konteks pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Apalagi kawasan hutan menyediakan jasa lingkungan yang tak ternilai kepada dunia," kata Menhut.
Itu sebabnya, kata menteri, Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan kembar meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus melindungi hutan. "Kita tahu ini bisa dilakukan dengan politik, inovasi, dan kreativitas," tegas Menhut yang pada KTT itu terus berupaya keras menarik simpati negara-negara Afrika untuk mendukung pencalon Indonesia sebagai Dirjen FAO.
Kesamaan posisi negara pemilik hutan tropis ini menjadi demikian penting bagi Indonesia ketika semua pihak mengetahui bagaimana perundingan perbahan iklim di Cancun, Meksiko, dan berbagai perundingan sebelumnya mengalami jalan buntu karena pertentangan antara Eropa dan AS mengenai subsidi dan kurangnya perhatian negara pengemisi terhadap nasib pengelolaan hutan tropis di negara berkembang serta upaya kongkrit dunia dalam mengurangi emisi karbon.
Pembentukan Biro
Sementara Sekjen Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Hadi Daryanto, yang juga menjadi anggota delegasi RI pada pertemuan di Kongo, Afrika, tersebut mengatakan, KTT menyepakati pembentukan sebuah biro untuk menindaklanjuti berbagai hasil pertemuan.
Peserta KTT juga sepakat menunjuk Indonesia, Kongo dan Guyana mewakili pemilik hutan tropis di ketiga lembah sungai tersebut serta Afrika Selatan (tuan rumah COP 17 UNFCCC) dan Brasil (tuan rumah konferensi Rio+20) duduk dalam biro tersebut dan terus bekerja sama menyelesaikan konsep perjanjian kerja sama (cooperation agreement). Konsep perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat ditandatangani pada konferensi Rio+20.
Kompromi itu tercapai setelah melalui perdebatan yang alot karena negara peserta, seperti Indonesia, juga didukung Brasil dan China, menyatakan belum siap memulai proses perundingan perjanjian kerja sama karena perlu waku pembahasan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan regional. Apalagi, pembahasan perjanjian kerja sama juga harus melalui konsultasi 'intergovernmental' agar negara anggota memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap isi perjanjian kerja sama tersebut.
Peserta KTT akhirnya setuju membuat rujukan megenai perlunya pembahasan kerja sama dalam beberapa pertemuan lainnya. Poin penting dalam isu ini adalah perjanjian kerja sama tersebut harus dapat diselesaikan paling lambat dalam konferensi Rio+20 pada 2012 di Brasil. Proses konsultasi ini diharapkan dapat dilaksanakan antara lain pada Sidang Majelis Umum PBB ke-66 dan COP 17 UNFCCC di Afrika Selatan Desember 2011.
"Karena itu, akhirnya dibentuk biro untuk menindaklanjuti kesepakatan ini," ujarnya.
Selain pembentukan biro, kata Hadi, peserta KTT untuk menyetujui usulan Indonesia agar dokumen deklarasi bersama (joint declaration) bersifat politis.
Deklarasi ini juga tidak mencantumkan arahan kepada menteri di sektor kehutanan untuk membuat sebuah "actian plan" yang bersifat teknis.
Selain beberapa kesepakatan di atas, kata Sekjen Kemenhut, pertemuan tingkat tinggi ini juga diharapkan dapat menyetujui usulan pembentukan "political body". Badan ini yang bertugas mengimplementasikan berbagai kesepakatan, termasuk mekanisme pendanaan badan yang dibentuk.
Hasil yang dicapai dari KTT ini yang akan menjadi kontribusi negara pemilik hutan tropis pada pertemuan UNFCCC ke-17 di Durban dan Pertemuan Rio+20 di Brazil, tegasnya. (ANT)
BERSAMA MENGURANGI PENYEBARAN HIV/AIDS
Jutaan bayi di Indonesia berpotensi tertular HIV/AIDS dari ibunya apabila tidak ada upaya serius dari semua pihak untuk melakukan pencegahan.
"Potensi perempuan berisiko terkena HIV karena bersuami pria yang mengidap virus tersebut adalah sebanyak 1,6 juta orang, sedangkan data hingga Maret 2011 menyebutkan sebanyak 2.160 ibu rumah tangga telah tertular," kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nafsiah Mboi, dalam acara workshop wartawan dan populasi kunci dalam strategi penanggulanan HIV/AIDS di Jakarta, belum lama ini.
Dia menjelaskan, ibu rumah tangga merupakan kalangan rentan terinfeksi HIV/AIDS tertinggi dari kalangan perempuan di Indonesia saat ini, jauh melebihi penjaja seks yang jumlahnya hanya mencapai 457 orang.
Untuk menghindari jumlah orang terinfeksi yang semakin tinggi, khususnya di kalangan anak yang tertular dari orang tuanya, KPA melakukan sejumlah langkah strategis.
Beberapa langkah strategis tersebut adalah pelatihan bagi petugas kesehatan dan penambahan fasilitas pengobatan bagi balita yang terinfeksi HIV/AIDS pada sejumlah rumah sakit di beberapa daerah yang dianggap bervalensi tinggi.
"Kami juga sedang memperbanyak sosialisasi kepada perempuan yang sudah terinfeksi HIV/AIDS agar melakukan pengobatan ARV (metode pengobatan bagi orang terinfeksi HIV) selama hamil agar mempersempit kemungkinan penularan," kata dia.
Sementara itu, sepanjang 2011, pemerintah menargetkan sejumlah indikator pencapaian target MDG's di bidang penanganan kasus HIV/AIDS berdasarkan instruksi presiden nomor 3 tahun 2010.
Sejumlah indikator yang ditargetkan adalah peningkatan signifikan penggunaan kondom pada seks berisiko sebesar 55 persen, adanya peningkatan persentanse remaja usia 15-24 tahun yang memahami seputar HIV/AIDS hingga 70 persen, dan peningkatan jumlah terinfeksi HIV/AIDS yang mendapatkan pengobatan ARV sebanyak 70 persen.
Selain itu, KPA juga menargetkan upaya pencegahan dapat mencapai 250 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada akhir 2011, dan prevelensi penularan per 100 ribu penduduk dapat mencapai di bawah 0,5.
"Sayangnya, angka yang kita capai saat ini masih jauh dari itu, perlu kerja keras dari berbagai pihak, termasuk jurnalis dan populasi kunci," kata dia.
Sementara itu, Manager Kasus Klinik Voluntary and Counceling Testing (VCT) Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) Lampung Ade Komariah menyatakan, saat ini ada sekitar seratusan kasus HIV baru di daerah itu yang belum mendapatkan terapi pengobatan Anti Retroviral (ARV).
"Estimasi ODHA yang belum menjalani pengobatan ARV saat ini ada sekitar 100-an orang, mereka belum melakukannya karena masih memiliki kadar CD-4 yang masih tinggi," kata dia.
CD-4 adalah sel dalam darah yang merupakan tipe limposit dan berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh.
Ade menjelaskan, orang yang terinfeksi HIV dan memiliki kadar CD-4 yang lebih kecil dari 800, harus menjalani terapi ARV untuk meningkatkan kembali kadar sel CD-4 yang dia miliki.
Sementara sekitar 100-an ODHA tersebut, masih memiliki kadar CD-4 di atas 800, sehingga dianggap belum perlu menjalani terapi ARV.
Meski demikian, Ade yakin, cepat atau lambat mereka akan menjalani terapi ARV untuk mempertahankan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh mereka.
Seratusan kasus baru HIV itu merupakan hasil terbaru tes VCT yang dilakukan secara sukarela terhadap orang yang berisiko terinfeksi.
Ade mengakui, saat ini ada peningkatan kesadaran pada kalangan beresiko tertular HIV untuk menjalani tes, dan mengikuti konseling.
"Setiap bulan ada sekitar 10-an orang berisiko terinfeksi yang mengikuti konseling," kata dia.
Saat ini ada sekitar 214 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di daerah itu yang menjalani terapi antiretroviral (ARV) secara rutin dan teratur di klinik VCT RSUDAM.
ODHA yang menjalani terapi ARV di klinik VCT RSUDAM Lampung berasal dari 14 kabupaten/kota di Lampung.
Sementara itu, berdasarkan data KPA Kota Bandarlampung, saat ini ada sekitar 3.507 warga yang beresiko terinfeksi HIV.
Mereka terdiri atas beberapa kelompok, yang diistilahkan dengan "kelompok berisiko tinggi", yaitu pengguna narkotika jarum suntik, wanita pekerja seks, dan lelaki suka lelaki.
Tolak Pencopotan Hak Paten ARV
Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI) kembali meminta pemerintah untuk menolak klausul pencopotan hak paten antiretroviral (ARV) bagi negara-negara berkembang.
"Pengobatan ARV merupakan satu-satunya sarana bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk bertahan hidup, dan pemberian patennya bagi negara berkembang telah memberikan kemudahan bagi ODHA untuk mendapatkan obat tersebut," kata Koordinator Nasional JOTHI Omar Syarif, saat dihubungi ANTARA dari Bandarlampung.
Menurut dia, apabila klausul tersebut tidak dicabut maka akses ODHA untuk mendapatkan obat ARV dengan harga terjangkau terancam, karena akan bergantung pada sumber tunggal obat paten yang diproduksi perusahaan farmasi Amerika atau Eropa.
"Biaya konsumsi terhadap obat paten produksi perusahaan farmasi Eropa atau Amerika sangat mahal, bisa mencapai 20 ribu dolar AS per tahun," kata dia.
Saat ini, dengan kebijakan pemberian paten bagi negara Asia-Pasifik untuk memproduksi obat generik tersebut, pemerintah dapat memberikan pengobatan ARV bagi ODHA di Indonesia dengan subsidi penuh dari negara.
"Kalau nanti perusahaan farmasi Eropa dan Amerika menjadi sumber tunggal obat ARV, subsidi pengobatan ARV gratis bagi ODHA pasti dicabut, karena biaya yang ditanggung menjadi berpuluh kali lipat," kata dia.
Selama ini, ODHA di Indonesia mendapatkan akses pengobatan ARV melalui obat generik produksi dalam negeri dan India, yang patennya diberikan dalam jangka waktu terbatas.
Dalam salah satu klausul perjanjian perdagangan bebas (FTA), Uni Eropa mengajukan klausul penegakan hak kekayaan intelektual yang ditujukan untuk mengendalikan harga obat agar tidak jatuh dan menunda pengembangan obat esensial, seperti ARV.
Apabila klausul tersebut ditandatangani, produksi obat ARV generik dari farmasi India yang selama ini menjadi pemasok 80 persen obat kebutuhan obat HIV/AIDS dunia yang didistribusikan ke negara - negara di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, terancam berhenti.
Sebelumnya, JOTHI juga telah menggelar aksi simpatik di bundaran Hotel Indonesia pada 28 Februari 2011 lalu, terkait isu tersebut.
Saat ini, Omar menambahkan, JOTHI juga berupaya mengomunikasikan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk menghadapi kemungkinan memburuknya produksi dan distribusi obat HIV generik dunia.
JOTHI juga meminta pemerintah segera mengambil langkah peningkatan kemampuan untuk memperkuat kapasitas farmasi BUMN yaitu Kimia Farma dalam melakukan produksi obat generik ARV.
Melalui kebijakan yang juga menjadi salah satu indikator prioritas penanggulangan AIDS di ASEAN itu, obat ARV generik dapat terus dikembangkan di Indonesia untuk bisa melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai dampak negatif HIV dan AIDS.
Sementara itu, pemerhati masalah AIDS dan aktivis LSM Info Kespro, Syaiful W Harahap menyatakan, peranan pers dalam membantu penanggulangan penyebaran virus HIV di Indonesia harus lebih dioptimalkan.
"Indonesia harus belajar dari keberhasilan Thailand dalam menanggulangi epidemi HIV, yang program pertamanya adalah meningkatkan peran media massa sebagai media pembelajaran masyarakat," katanya saat memberi pelatihan dalam Workshop wartawan dan populasi kunci dalam strategi penanggulangan HIV dan AIDS, di Jakarta belum lama ini.
Menurut dia, kebijakan yang dilakukan di Indonesia saat ini, yaitu kampanye penggunaan kondom 100 persen di lingkungan industri seks, tidak tepat bila tidak dibarengi dengan pemberian pengetahuan dan sosialisasi yang benar terhadap masyarakat tentang latar belakang program tersebut digulirkan.
"Lembaga yang paling efektif melakukan sosialisasi tentang HIV dan penanggulangannya adalah pers dan media, kampanye penggunaan kondom 100 persen akan menambah pro kontra di kalangan masyarakat apabila tidak didahului dengan sosialisasi terlebih dahulu," kata dia.
Program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia berdasarkan program nasional, dan 44 peraturan daerah di berbagai wilayah Indonesia pada dasarnya memiliki kelemahan yang sama, sehingga sosialisasi mengenai penanggulangan HIV cenderung tidak optimal.
Sejumlah kelemahan tersebut adalah tidak memanfaatkan peran media secara optimal, yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan terhadap wartawan terkait pemberitaan mengenai HIV/AIDS.
"Akibatnya media selalu terjebak pada pemberitaan dangkal yang mengedepankan sisi sensasional dan bombastis," kata dia.
Padahal, dia melanjutkan, media adalah sarana paling efektif untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat seputar HIV dan AIDS, sehingga apabila dioptimalkan, dapat membantu untuk menekan penyebaran virus itu.
"Kita harus belajar dari Thailand mengenai hal ini," kata dia.
Beberapa program penanganan AIDS nasional yang dilakukan pemerintah Thailand dan efektif menekan penyebaran HIV di negara tersebut selain meningkatkan peran media massa adalah pendidikan sebaya, pendidikan HIV/AIDS di sekolah, tempat kerja, sektor pemerintah, serta swasta, dan pemberian keterampilan.
"Baru setelah semua itu dijalankan, kita melakukan kampanye penggunaan kondom 100 persen di lingkungan industri seks, serta pembagian jarum suntik steril, sehingga semuanya berjalan efektif" kata dia.
Sedangkan satu-satunya program yang diadaptasi dari Thailand oleh pemerintah Indonesia adalah promosi kondom, namun tidak diawali dengan sosialisasi yang intens melalui media. (ANT)
Sembuhkan Kanker Dengan Kulit Katak
Penelitian terbaru menunjukkan hasil positif atas ditemukannya obat jenis baru dari kulit katak jenis tertentu untuk sejumlah penyakit kronis dan berat.
Berkat temuan itu, para ilmuwan di Universitas Queen’s, Belfast, Irlandia Utara, mendapat penghargaan atas hasil penelitian mereka. Hasil penelitian itu menunjukkan kulit katak tertentu dapat bermanfaat bagi pengobatan 70 penyakit utama.
Para ilmuwan itu memperoleh penghargaan untuk penemuan medis, the Medical Futures Innovation Awards, di London hari Senin (6/6/2011).
Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Chris Shaw di Perguruan Tinggi Farmasi Queen’s itu mendapati dua jenis protein yang dapat mengatur bagaimana pembuluh darah tumbuh.
Kelompok peneliti tersebut adalah satu-satunya tim Irlandia Utara yang ikut serta dalam lomba untuk memenangkan penghargaan tahun ini. Mereka mendapati bahwa protein dari jenis kodok tertentu (katak dari jenis monkey frog) dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah dan dapat digunakan untuk membunuh sel tumor.
Profesor Shaw mengatakan bahwa kebanyakan sel tumor hanya dapat tumbuh sampai ukuran tertentu sebelum sel itu memerlukan pembuluh darah untuk tumbuh ke dalam tumor guna menyalurkan zat makanan dan zat oksigen yang amat penting.
“Menghentikan pertumbuhan pembuluh darah akan mengurangi kemungkinan menyebarnya tumor dan bisa jadi akan membunuh tumor itu,” katanya.
“Hal ini memiliki potensi untuk mengubah kanker dari penyakit yang mematikan menjadi menjadi suatu kondisi kronis.”
Tim yang dipimpin Profesor Shaw juga menemukan bahwa suatu jenis katak raksasa (firebellied) menghasilkan protein yang dapat merangsang pertumbuhan pembuluh darah dan dapat membantu penyembuhan pasien dari luka dan operasi secara lebih cepat.
“(Temuan) ini berpotensi untuk merawat berbagai penyakit dan kondisi yang memerlukan pembuluh darah untuk pengobatan lebih cepat, seperti misalnya mengobati luka, transplantasi organ tubuh dan kerusakan akibat stroke atau penyakit jantung,” kata Profesor Shaw.
Menurut profesor tersebut, para ilmuwan dan berbagai perusahaan farmasi di seluruh dunia, kendati telah menghabiskan uang sampai sekitar US$5 miliar, belum berhasil mengembangkan obat yang dapat secara manjur mengena pada pembuluh darah, mengontrol dan mengatur pertumbuhannya.
“Tujuan usaha kami di Queen’s adalah untuk membuka pintu potensi yang dimiliki alam - dalam hal ini zat yang ditemukan pada katak dan kulit katak - untuk mengurangi penderitaan umat manusia. Kami yakin alam ini menyimpan pemecahan atas berbagai masalah yang kita hadapi. Kita perlu mengajukan pertanyaan yang tepat untuk bisa menemukan pemecahan itu,” kata Profesor Shaw.
“Akan sangat disayangkan kalau alam ini memiliki sesuatu yang berpotensi menjadi obat manjur bagi penyakit kanker dan kita tidak berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya bermanfaat,” ujarnya.
Menanggapi penemuan Profesor Shaw dan rekan-rekannya itu, anggota tim penilai Profesor Brian Walker dan Dr Tianbao Chen menyatakan ingin mendorong para ilmuwan agar membawa hasil penemuan mereka ke tingkat berikutnya.
“Gagasan Profesor Shaw ini benar-benar sangat inovatif dan menggembirakan di area yang kebutuhannya belum banyak terpenuhi,” kata tim penilai itu.
“Amatlah penting untuk menyadari bahwa penemuan ini masih dalam tahap dini dan banyak usaha masih harus dilakukan sebelum sampai pada tahap pengobatan klinis,” pungkasnya .