JATIM TERTINGGI KASUS HIV/AIDS

Setiap 1 Desember, masyarakat di dunia termasuk di Indonesia memperingati Hari AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau suatu penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Bahkan setiap mendekati akhir tahun, beberapa pihak juga melakukan penghitungan terhadap jumlah kasus di sebuah wilayah. Tahun 2011 ini, Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML), Kementerian Kesehatan RI merilis data yang sempat mengagetkan masyarakat Jawa Timur (Jatim). Ini karena Jatim menjadi provinsi yang memiliki kasus paling banyak dalam angka penyakit HIV/AIDS se-Indonesia. Tercatat, hingga September 2011, sebanyak 4.318 kasus AIDS terjadi di Jatim. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Papua yang menempati peringkat kedua dengan 4.005 kasus. Peringkat ketiga ditempati oleh DKI Jakarta dengan 3.998 kasus, disusul Jawa Barat dengan 3.804 kasus. Sedangkan Bali menempati posisi paling bawah di daftar lima besar provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dengan 2.331 kasus. "Ini sebuah tamparan dan sangat memprihatinkan. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari semuanya, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ujar Ketua Bidang Perempuan DPW PKS PKS Jatim, Dwi Sulistyorini, menanggapi tingginya kasus AIDS. Menurut dia, selain karena perilaku seks yang tidak sehat, penularan HIV/AIDS juga melalui jarum suntik, dan ketidaktepatan penggunaan alat kontrasepsi (kondom). Tapi, lanjut dia, yang menjadi penyebab utama menyebarnya virus ini yakni perilaku seksual menyimpang. "Kalau ingin menanggulangi HIV/AIDS, cara terpenting adalah menyehatkan dulu perilaku seks masyarakat. Kebiasaan ganti pasangan, harus dihentikan," tuturnya. Pihaknya berharap, Jatim tidak menyusul DKI Jakarta yang jumlah ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS kasusnya cukup tinggi, yang tercatat ada 147 kasus. Penularan HIV/AIDS kepada para ibu rumah tangga tersebut terbesar karena suaminya lebih dulu mengidap HIV/AIDS dan sebagian lagi karena masih suka "jajan" di luar, meski sudah punya istri. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengaku heran dengan kinerja dinas terkait untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Dikatakannya, lima dinas di Provinsi Jatim mendapatkan anggaran untuk sosialisasi penularan HIV/AIDS. "Ini jelas memprihatinkan. Kami akan memanggil dinas terkait untuk mendiskusikannya," tukasnya. Ke depannya, dituntut semua dinas terkait untuk lebih getol melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan seharusnya menggagas kurikulum terkait dengan hubungan seksual secara bebas dan berimbas pada penularab HIV/AIDS. Anggota Komisi E DPRD Jatim Kuswiyanto juga mengaku kaget dengan data yang menempatkan Jatim sebagai provinsi yang kasusnya paling tinggi di Indonesia. "Ibaratnya seperti fenomena gunung es. Sebenarnya pengidap penyakit membahayakan ini banyak sekali terjadi, namun belum sempat terekspos dipermukaan," tandas dia. Komitmen Pemprov Menanggapinya, Pemprov Jatim menggalakkan langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS. Salah satunya dengan mengajak pencegahan para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. "Memang salah satu faktor yang menyebabkan menyebarnya HIV/AIDS di Indonesia berasal dari eks TKI. Ini yang harus diwaspadai," papar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Harry Soegiri. Berdasar data yang dimilikinya, eks pekerja luar negeri yang terdeteksi terjangkit virus HIV/AIDS berkisar 170-an kasus. Angka tersebut merupakan 10 persen dari sekitar 1.700-an kasus HIV/AIDS yang menimpa para pekerja. "Karena itulah Pemprov Jatim bekerja sama dengan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menggelar pelatihan bagi para calon TKI dengan harapan terhindar dari penularan HIV/AIDS selama bekerja di luar negeri," ucapnya. Di samping itu, pihaknya juga melakukan deklarasi bersama "stop AIDS" yang dilakukan antar-Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan pelatihan bagi instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) tentang HIV/AIDS di Singosari, Kabupaten Malang. Sedangkan untuk masing-masing kota dan kabupaten di Jawa Timur, data tertinggi pekerja yang terinfeksi HIV/AIDS yakni Surabaya yang mencapai 730 orang, Sidoarjo 541 orang, Kabupaten Malang dan Kota Batu 325 orang, Pasuruan 303 orang serta Kota Malang mencapai 297 orang. "Data ini kita dapatkan yang terbaru dari setiap daerah, dan terhimpun juga dari setiap PPTKIS yang ada di setiap daerah," papar Harry. Data yang muncul setiap tahunnya mengenai orang yang terinfeksi HIV/AIDS akan selalu berbeda dan meningkat, sebab data tersebut seperti fenomena gunung es, yakni hanya terlihat sedikit di permukaan namun mempunyai potensi jumlah lebih besar penderitanya. "Fenomena gunung es yang terjadi yakni satu banding seratus, atau satu yang diketahui secara pasti sedangkan yang tidak diketahui mencapai 100 orang lebih," katanya. Untuk itu, Disnakenrtransduk Jatim akan melakukan berbagai upaya menekan jumlah pekerja yang terinfeksi HIV/AIDS, salah satunya melakukan tindakan penyuluhan dan pengetahuan pada setiap pekerja. "Salah satu cara yang dilakukan dengan memberikan pelatihan bagi instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) tentang HIV/AIDS, sehingga diharapkan nantinya pekerja di Jatim akan menyadari bahaya penyakit ini," tukasnya. Menurut Harry, pihaknya tidak bisa memaksakan setiap calon tenaga kerja melakukan pemeriksaan atau tes penyakit HIV/AIDS, sebab pemeriksaan itu akan melanggar Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berjanji dan berkomitmen akan semakin meningkatkan pencegahan virus HIV/AIDS di Jatim. "Langkah kongkrit yang harus dilakukan dengan semakin meningkatkan program pencegahannya," ujar Soekarwo. "Kami tidak membantah angka itu, karena sementara memang tertinggi. Ini seperti fenomena gunung es dan kami sangat prihatin. Karena itu, harus segera dilakukan pembenahan," tuturnya. Salah satu yang dilakukan yakni program pembangunan ruangan atau fasilitas konsultasi dan advokasi di sarana kesehatan. Sasarannya, lanjut dia, terhadap semua masyarakat yang rawan terkena dan tertular virus HIV/AIDS, termasuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berdatangan dari luar negeri.